Annahdlah.com – Menteri Agama (Menag) RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis siang (20/11/2025).
Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto yang berhalangan hadir, Menag berharap forum tertinggi MUI ini dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga berdampak global.
Acara pembukaan ditandai dengan penabuhan beduk oleh Menteri Agama, didampingi oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, serta pimpinan lembaga negara lainnya.
Dalam sambutannya, KH Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya peran ulama di era kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan global dan isu-isu sosial, termasuk lingkungan hidup dan “era pasca-kebenaran” (post-truth). Ia menekankan bahwa bahasa agama merupakan instrumen yang paling efektif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.
“MUI merupakan institusi yang sangat penting di Indonesia, dan diharapkan mampu melakukan transformasi serta pembaruan yang membawa kebaikan bagi umat,” ujar Menag. Ia berharap Munas kali ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan brilian yang dinantikan oleh masyarakat internasional.
Selanjutnya, Nasaruddin mengajak peserta Munas untuk menilik kembali jejak kehidupan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mampu mempersatukan dua kabilah besar melalui ukhuwah Islamiyah dan kebijakan politik yang bijak. Dari teladan itu, kata Menag, tumbuh konsep imamah yang kokoh layaknya bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.
“Kita sekarang diamanahkan untuk memikirkan bagaimana menyatukan masyarakat yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kerangka kesejahteraan. Di sinilah pentingnya bimbingan spiritual yang mengedepankan moralitas antar sesama,” ujarnya.
Munas XI MUI yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 November 2025 ini mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”.
Agenda utama forum lima tahunan ini mencakup evaluasi program kerja, pembahasan rekomendasi nasional, penetapan fatwa unggulan, serta penyusunan peta jalan dakwah dan keumatan untuk periode 2025-2030, termasuk pemilihan kepengurusan baru melalui tim formatur.
Kehadiran berbagai menteri dan tokoh nasional dalam pembukaan Munas menunjukkan sinergi erat antara pemerintah dan ulama dalam mengawal arah pembangunan nasional yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan yang berkeadilan.
Pewarta: Yudistira
Editor: Redaksi
