Annahdlah.com – Situasi di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, memanas setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Permintaan ini menimbulkan gejolak internal di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Keputusan ini ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, dimana rapat tersebut dihadiri oleh 37 dari 53 jajaran pengurus di tingkat Syuriyah PBNU.
Rapat Harian Syuriyah tersebut digelar secara tertutup di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Dalam risalah yang beredar luas, Gus Yahya diberi waktu tiga hari untuk mengundurkan diri terhitung sejak diterimanya keputusan rapat.
“Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” demikian bunyi petikan risalah tersebut.
Desakan pengunduran diri ini di dasari oleh beberapa pertimbangan yang dinilai melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) NU dan hukum syara’.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah terkait kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang narasumber terkait Zionisme.
Keputusan mengundang Peter Berkowitz ini dianggap bermasalah oleh jajaran Syuriyah, di tengah kecaman global terhadap Israel atas praktik genosida di Gaza.
Syuriyah PBNU memandang tindakan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap fungsionaris.
Selain itu, tata kelola keuangan di lingkungan PBNU juga dinilai mengindikasikan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan berimplikasi membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan NU.
Pelanggaran lainnya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, yang mencakup isu sikap politik dan perseteruan dengan PKB, serta terjadi pemberhentian pemecatan pengurus yang tidak sesuai prosedur serta keputusan Muktamar sebelumnya.
Rais Aam KH Miftachul Akhyar sebelumnya telah mengamanatkan agar PBNU menjaga jarak dengan politik praktis, sebuah keputusan muktamar yang dianggap dilanggar oleh Gus Yahya.
Risalah keputusan yang beredar ini sontak menimbulkan beragam reaksi di internal NU. Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) di beberapa daerah dan aliansi santri Gus Dur menyuarakan dukungan terhadap keputusan Syuriyah PBNU tersebut dan mendorong adanya Muktamar Luar Biasa jika Gus Yahya tidak mundur.
Dalam struktur organisasi NU, Syuriyah (Dewan Penasihat) merupakan badan tertinggi yang berfungsi sebagai penentu kebijakan strategis dan keagamaan. Rais Aam PBNU adalah pemimpin tertinggi di jajaran Syuriyah .
Posisi Tanfidziyah (Pelaksana Harian) yang dipimpin oleh Ketua Umum wajib menjalankan kebijakan Syuriah, dan berpegang teguh pada AD ART serta Peraturan Perkumpulan NU.
Keputusan Rais Aam KH Miftachul Akhyar ini menunjukkan fungsi kontrol Syuriyah terhadap Tanfidziyah berjalan, dan nasib jabatan Gus Yahya kini sangat bergantung pada keputusan akhir dari Rais Aam dan jajaran Syuriyah PBNU.
Menanggapi kabar ini, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh pengurus dan warga NU untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kabar yang tidak jelas atau berpotensi menambah kegaduhan.
Gus Ipul menekankan bahwa dinamika internal organisasi akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan penuh kehati-hatian, serta menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam. PBNU mengimbau agar perkembangan informasi hanya diikuti melalui saluran resmi organisasi.
Sementara itu, Gus Yahya sendiri telah memberikan tanggapan terkait isu pemakzulan ini, di mana ia meminta maaf secara terbuka atas kekurangcermatannya dalam beberapa hal dan menjelaskan dinamika organisasi yang terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, PBNU sedang dalam masa penantian dimana publik kini menantikan sikap dan pernyataan resmi Gus Yahya dalam menanggapi ultimatum tiga hari sesuai hasil rapat Syuriyah tersebut, hal ini akan menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.
Berbagai pihak wabilkhusus warga Nahdliyyin menunggu perkembangan selanjutnya dan kemungkinan adanya rekonsiliasi atau pernyataan resmi lebih lanjut dari jajaran Syuriyah.
Pewarta: Yudistira
Editor: Redaksi
