Memperjuangkan Gelar Pahlawan Nasional, Antara Kekuatan Dokumen dan Kemampuan Membaca Momentum 

Daerah, Tokoh, Warta50 Dilihat

 

Oleh : Ali Mobiliu

Pemerhati Sejarah dan Budaya Gorontalo

 

(Annahdlah.com) – Untuk yang kesekian kalinya, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 ini, kembali gagal memperjuangkan penetapan Pahlawan Nasional kepada tokoh Gorontalo Prof. Aloei Saboe dan HB. Jassin.

Kegagalan tersebut, tidak semestinya membuat Pemerintah Provinsi  putus asa, tapi justru sebaliknya, kegagalan itu, sejatinya dapat membuka ruang evaluasi yang lebih transparan, mengenai proses pengusulan selama ini. Misalnya, bagaimana mekanisme evaluasi dilakukan setiap tahun? Sejauh mana keterlibatan kalangan akademisi, sejarawan, budayawan, dan para ahli dalam menyusun serta memperkuat dokumen pengusulan? Apakah terdapat pembaruan data dan strategi argumentasi setiap kali pengusulan dilakukan, atau jangan-jangan dokumen yang dikirimkan dari tahun ke tahun, relatif sama tanpa evaluasi mendalam terhadap kelemahan sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan. Sebab pengulangan proses administratif tanpa perubahan strategi, berpotensi menghasilkan kegagalan yang sama di tahun-tahun yang akan datang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga dapat mereview kembali, bagaimana cara, konsep dan strategi Fadel Muhammad dalam memperjuangkan H. Nani Wartabone menjadi Pahlawan Nasional pada 2003 silam.

Hal itu menjadi menarik untuk dicermati, karena Fadel Muhammad kala itu, ternyata tidak semata-mata menyandarkan pada prosedur kelengkapan persyaratan administratif, tetapi juga menempuh “jalur lain” melalui pendekatan historis dan komunikasi politik langsung ke Presiden.

Fadel Muhammad memahami betul, bagaimana hubungan historis antara Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri dan H. Nani Wartabone yang tengah diperjuangkannya.

Megawati merupakan putri Presiden Soekarno, sedangkan Soekarno dan Nani Wartabone memiliki hubungan persahabatan sebagai senior dan yunior dalam pergerakan sebelum kemerdekaan Indonesia. Terutama saat keduanya masih menempuh pendidikan di Surabaya di era tahun 1920-an. Saat itu, Nani Wartabone menjadi Sekretaris Jong Celebes.

Fadel juga mengetahui sejarah kunjungan Presiden Soekarno ke Gorontalo sebanyak dua kali pada dekade 1950-an, di mana Nani Wartabone ketika itu, menjadi salah seorang tokoh penting yang menyambut kunjungannya.

Dengan mempertimbangkan hubungan historis tersebut, Fadel Muhammad melihat bahwa era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, merupakan momentum yang tepat untuk memperjuangkan Nani Wartabone sebagai Pahlawan Nasional.

Upaya dan pendekatan yang dilakukan Fadel Muhammad ternyata berhasil. Buktinya, Presiden Megawati bahkan mengungkapkan, bahwa dirinya masih mengingat sosok Nani Wartabone yang sering menemui ayahnya di Istana Negara.

“Saat saya berbincang soal Nani Wartabone, Ibu Megawati ternyata ingat Nani Wartabone yang sering berkunjung dan menemui ayahnya (Presiden Pertama RI Bung Karno),” ungkap Fadel Muhammad sebagaimana dilansir detikNews, 24 Januari 2024.

Pengalaman itu memberikan pelajaran penting, bahwa keberhasilan memperjuangkan pengakuan terhadap seorang tokoh sejarah, tidak hanya bergantung pada kekuatan dokumen, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan fakta sejarah dengan konteks kepemimpinan nasional pada saat yang tepat.

Upaya Fadel Muhammad ini juga, menjadi bukti penting, bahwa komunikasi politik langsung kepada pengambil keputusan tertinggi, dapat menjadi jalan keluar ketika mekanisme birokrasi mengalami kebuntuan.

Bahkan lebih dari itu, pengalaman tersebut menunjukkan, bahwa perjuangan politik dan pemerintahan, tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur administratif semata. Ada kalanya dibutuhkan keberanian untuk membangun komunikasi langsung, memanfaatkan jaringan strategis, dan menemui pengambil keputusan pada momentum yang tepat.

Ditetapkannya, Kyai Modjo sebagai Pahlawan Nasional  nanti di era Presiden Prabowo Subianto setelah menunggu puluhan tahun diusulkan,  tidak terlepas dari  faktor ikatan emosional, bahkan hubungan genelogis Presiden Prabowo Subianto terhadap Jawa Tondano atau Minahasa. Ayahanda Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, adalah keturunan Ningrat dari Jawa, sementara ibundanya mendiang Dora Marie Sigar, berasal dari garis keturunan Minahasa. Faktor itu tidak dapat dipungkiri, ikut membawa andil, selain faktor penunjang utama, berupa dokumen dan pemenuhan persyaratan yang bersifat administratif.

Jika pengalaman Prof. Fadel Muhammad dan faktor kecerdasan historis tersebut, dapat dijadikan referensi, maka pertanyaan berikutnya, adalah bagaimana strategi Gubernur Gusnar Ismail dalam memperjuangkan Prof. Aloei Saboe dan HB Jassin di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Pertanyaan ini menjadi semakin menarik, karena persoalan utamanya, bukan sekadar berapa kali dokumen pengusulan dikirimkan ke pemerintah pusat, melainkan bagaimana membangun argumentasi historis yang kuat dan menyampaikannya melalui pendekatan politik yang tepat.

PROF. ALOEI SABOE DAN MOMENTUM SEJARAH PRRI-PERMESTA

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam memperjuangkan Prof. Aloei Saboe, adalah dengan menelusuri secara mendalam keterlibatannya dalam peristiwa PRRI dan Permesta tahun 1957-1958.

Peristiwa tersebut memiliki dimensi sejarah yang menarik, karena berkaitan langsung dengan sosok Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sejarah Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, diketahui terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan pernah menduduki jabatan Menteri Perhubungan dan Pelayaran dalam kabinet PRRI. Menurut sumber lain, beliau adalah Menteri Ekonomi PRRI.

Gerakan tersebut kemudian memiliki keterkaitan dengan gerakan Permesta di Sulawesi.

Konflik PRRI dan Permesta merupakan salah satu episode penting dalam perjalanan politik Indonesia pada akhir dekade 1950-an.

Keterlibatan Sumitro Djoyohadikusumo dalam gerakan tersebut, menyebabkan dirinya berada di luar negeri selama bertahun-tahun.

Kondisi itu turut memengaruhi perjalanan kehidupan keluarganya, termasuk masa kecil Prabowo Subianto yang banyak dihabiskan di luar negeri.

Dalam konteks sejarah Gorontalo, peristiwa PRRI dan Permesta, juga memiliki keterkaitan sebagai salah satu wilayah di Sulawesi yang terlibat dalam dinamika penumpasan gerakan Permesta.

Salah satu kekuatan perjuangan yang dikenal dalam sejarah daerah adalah Pasukan Rimba yang dipimpin H. Nani Wartabone.

Di tengah situasi konflik tersebut, peran Prof. Aloei Saboe patut mendapat perhatian lebih mendalam. Ia disebut memiliki kontribusi penting dalam penyediaan tenaga medis dan obat-obatan untuk mendukung perjuangan para pejuang.

Aspek inilah yang perlu ditelusuri, didokumentasikan, dan diperkuat melalui sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika kontribusi Prof. Aloei Saboe dalam peristiwa PRRI dan Permesta dapat dibuktikan secara historis, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun komunikasi historis dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pendekatan ini bukan berarti mengaitkan kelayakan seseorang memperoleh gelar Pahlawan Nasional dengan hubungan pribadi atau sejarah keluarga Presiden.

Jauh lebih penting adalah menempatkan kontribusi Prof. Aloei Saboe dalam konteks sejarah nasional yang mungkin memiliki relevansi khusus dengan pengalaman dan pengetahuan historis Presiden Prabowo Subianto.

Paling tidak, fakta sejarah ini, dapat menjadi konsep awal bagi Gubernur Gusnar Ismail dalam membangun komunikasi politik dengan Presiden.

Bahkan melalui isu ini, Presiden Prabowo Subianto, tidak tertutup kemungkinan akan tergugah untuk melihat kembali kompleksitas sejarah PRRI dan Permesta, termasuk berbagai peran tokoh daerah yang selama ini mungkin belum mendapatkan pengakuan secara proporsional.

Dengan demikian, titik tekan perjuangan Prof. Aloei Saboe, bukan pada hubungan antara Presiden Prabowo dengan ayahandanya, melainkan pada kontribusi nyata Aloei Saboe dalam suatu episode penting sejarah bangsa.

Sejarah tersebut dapat menjadi bahan dialog yang kuat, sepanjang didukung bukti, arsip, kesaksian, dan kajian akademis yang kredibel.

HB JASSIN DAN NARASI PATRIOTISME DALAM KARYA SASTRA

Pendekatan serupa, juga dapat dilakukan dalam memperjuangkan HB Jassin.

Sebagai tokoh besar kesusastraan Indonesia, HB Jassin memiliki warisan intelektual yang cukup penting dalam perjalanan kebudayaan dan sejarah bangsa.

Ketokohan HB Jassin dalam bidang sastra, sejajar dengan tokoh-tokoh sastra Indonesia yang sudah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, seperti Abdoel Moeis, Amir Hamzah, Buya Hamka, Muhamad Yamin, Raja Ali Haji dan Sutan Takdir Alisyahbana.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi penting untuk mengidentifikasi kembali secara lebih tajam, dimensi perjuangan HB Jassin dalam karya sastranya yang dapat menjadi dasar penguatan argumentasi historisnya.

Dalam hal ini, tidak cukup hanya menonjolkan reputasinya sebagai kritikus sastra, dokumentator, dan penjaga perkembangan kesusastraan Indonesia.

Penting untuk ditelusuri, bagaimana karya, pemikiran, sikap, pengabdian dan kontribusinya terhadap pembentukan identitas nasional, perkembangan bahasa Indonesia, serta pemeliharaan ingatan kolektif bangsa dari karya sastra HB Jassin.

Artinya, perlu diidentifikasi kembali secara spesifik, karya sastra apa saja yang dihasilkan oleh HB Jassin yang memiliki andil dalam membangkitkan semangat patriotisme dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.

Jika terdapat karya atau dokumentasi HB Jassin yang berkaitan dengan patriotisme, perjuangan kemerdekaan, pengalaman pengasingan, dan dinamika kehidupan bangsa, maka aspek tersebut perlu diangkat secara sistematis.

Bahkan Pemerintah Provinsi, terlebih dahulu mengangkatnya melalui publikasi narasi secara massif, baik melalui buku-buku atau film dokumenter.

Narasi tersebut dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan HB Jassin kepada Presiden Prabowo dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya sebagai tokoh sastra, tetapi juga sebagai intelektual yang memiliki kontribusi terhadap perjalanan kebudayaan dan kebangsaan Indonesia.

Dengan kata lain, pemerintah daerah perlu menyajikan HB Jassin, bukan sekadar melalui daftar penghargaan dan karya, melainkan melalui narasi historis yang menunjukkan mengapa keberadaannya penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bawah memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional kepada seorang tokoh pejuang, tidak sekadar kelengkapan dokumen administratif, melainkan ditunjang oleh kemampuan membaca momentum, kecerdasan historis, dan diplomasi politik.

Kemampuan membaca momentum diperlukan untuk menentukan kapan dan melalui siapa perjuangan harus disampaikan.

Kecerdasan historis diperlukan untuk menemukan hubungan antara rekam jejak tokoh yang diusulkan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional yang dapat menggugah nurani tokoh “sentral” di Jakarta dalam hal ini Presiden.

Sementara diplomasi politik diperlukan untuk mengubah kekuatan argumentasi historis tersebut, menjadi perhatian dan dukungan dari para pengambil keputusan di tingkat nasional.

Dalam konteks ini, Gubernur Gusnar Ismail, memiliki kesempatan untuk mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu membangun tim kerja yang tidak hanya terdiri atas unsur birokrasi, tetapi juga melibatkan akademisi, sejarawan, budayawan, peneliti, dan tokoh-tokoh yang memahami sejarah perjalanan Aloei Saboe dan HB Jassin.

Tim tersebut harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen pengusulan Prof. Aloei Saboe dan HB Jassin. Apa kekurangan pengusulan sebelumnya? Bagaimana respons tim penilai? Aspek sejarah apa yang belum tergali? Bukti apa yang masih perlu diperkuat? Dan argumentasi seperti apa yang dapat membedakan pengusulan berikutnya dari pengusulan sebelumnya?

Selanjutnya, hasil kajian tersebut harus dikemas menjadi narasi sejarah nasional yang kuat, bukan sekadar dokumen administratif yang berulang kali dikirimkan ke pemerintah pusat.

Pada saat yang bersamaan, akses komunikasi politik Gubernur Gusnar Ismail dengan Presiden Prabowo Subianto perlu dimanfaatkan secara proporsional dan strategis.

Bukan untuk meminta pengecualian terhadap ketentuan pemberian gelar Pahlawan Nasional secara prosedural administratif, melainkan untuk memastikan bahwa kontribusi sejarah tokoh-tokoh Gorontalo memperoleh perhatian, penelusuran, dan penilaian yang semestinya.

Sebab, pengakuan terhadap seorang tokoh sebagai Pahlawan Nasional, pada akhirnya harus berdiri di atas bukti sejarah dan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk memastikan bahwa bukti sejarah tersebut sampai kepada pengambil keputusan melalui komunikasi yang tepat, merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertanyaannya sekarang, apakah Gubernur Gusnar Ismail akan terus menggunakan pendekatan administratif yang selama ini ditempuh, atau berani melakukan terobosan melalui pendekatan historis dan diplomasi politik yang lebih strategis?

Sebab, jika sejarah dapat dibaca dengan tepat dan momentum dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin perjuangan Prof. Aloei Saboe dan HB Jassin memperoleh hasil yang selama ini dinantikan masyarakat Gorontalo.

Hal itu penting, agar jangan sampai, Gorontalo yang memiliki tokoh-tokoh besar yang layak dikenang oleh sejarah, tetapi gagal diperjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara, hanya karena mengandalkan jalur administratif semata.

Bagaimanapun juga, masih banyak tokoh Gorontalo yang menunggu antrian untuk diperjuangkan dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Sebutlah misalnya Sultan Eyato, Isnaeni dan Sultan Biya yang pernah memimpin perjuangan mengusir VOC Belanda di Gorontalo pada awal abad XVI yang kemudian diasingkan dan dibuang ke Ceylon dan Afrika. Belum lagi Ayuba Wartabone dan tokoh-tokoh Anggota Komite 12 pada era tahun 1940-an yang juga layak diperjuangkan menjadi Pahlawan Nasional.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *