(Annahdlah.com) – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Gorontalo, secara resmi menyampaikan surat kepada Gubernur Gorontalo yang berisi permohonan agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Surat dengan Nomor : 16/UND/BMPS/VI/2026 yang ditandatangani Ketua Umum BMPS Provinsi Gorontalo, Syafryanto Adam dan Sekretaris Nurfajriyati Massa itu, menegaskan bahwa BMPS mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang adil, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Namun demikian, BMPS menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dan elemen masyarakat lainnya.
Salah satunya adalah masih banyak calon peserta didik yang belum segera menentukan sekolah, karena memilih menunggu peluang masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Di sisi lain, sejumlah sekolah, terutama sekolah swasta yang telah memiliki guru, ruang belajar, dan sarana memadai, masih memiliki banyak kursi kosong.
Menurut BMPS, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pemerataan pendidikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi calon peserta didik dan orang tua.
“Kami melihat masih banyak anak yang menggantung. Mereka belum mendaftar ke sekolah lain karena berharap masih ada peluang masuk ke sekolah favorit. Sementara sekolah-sekolah lain,terutama sekolah swasta justru belum memperoleh peserta didik sesuai kapasitasnya,” ujar Ketua BMPS Provinsi Gorontalo, Syafryanto Adam.
Hal itu ungkapnya lagi, perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan iklim pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan.
Isu di Lapangan dan Percakapan di Media Sosial
Dalam beberapa pekan terakhir ini, berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan masih banyak orang tua yang mencari informasi mengenai kemungkinan penerimaan tambahan di sejumlah sekolah negeri yang diminati atau sekolah favorit.
Di berbagai grup Facebook, WhatsApp, dan platform media sosial lainnya, muncul pertanyaan, diantaranya, apakah masih ada peluang masuk di SMA Negeri favorit, apakah akan ada penambahan rombongan belajar?” dan kapan dibuka lagi penerimaan?”
Percakapan tersebut menunjukkan masih tingginya harapan masyarakat untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu meskipun proses seleksi resmi telah berlangsung.
Terkait hal itu, BMPS menilai kondisi seperti ini berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak segera diberikan kepastian oleh pemerintah.
Dalam suratnya, BMPS menyampaikan kekhawatiran, apabila terdapat penerimaan peserta didik di luar mekanisme resmi atau tanpa transparansi yang memadai, hal tersebut dapat memunculkan dugaan maupun persepsi publik mengenai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Karena itu, BMPS meminta agar seluruh proses SPMB diawasi secara terbuka dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Regulasi Sudah Jelas, Tinggal Konsistensi Pelaksanaan dan Pengawasan yang Ketat
BMPS menegaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam pelaksanaan SPMB. Hanya saja yang dibutuhkan saat ini, adalah konsistensi pelaksanaannya beserta pengawasan yang ketat.
Menurut Syafryanto Adam, dalam sistem penerimaan siswa baru terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain, Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025; Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 tentang mekanisme dan validasi jumlah rombongan belajar; dan Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB.
Dengan demikian ungkap Syafryanto Adam, saat ini bukan lagi persoalan kekurangan regulasi, melainkan konsistensi implementasi di lapangan.
Sekolah Swasta Siap Menjadi Mitra Pemerintah
Syafryanto Adam selaku Ketua BMPS juga menegaskan, sekolah swasta bukanlah pesaing sekolah negeri, melainkan sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selama puluhan tahun, sekolah-sekolah swasta telah berkontribusi memperluas akses pendidikan, termasuk ketika daya tampung sekolah negeri belum mampu mengakomodasi seluruh peserta didik.
Karena itu, BMPS Provinsi Gorontalo ujar Syafryanto Adam, hanya meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan agar tidak terjadi penambahan rombongan belajar maupun peserta didik di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, seluruh satuan pendidikan memperoleh kesempatan yang adil.
Oleh karena itu, BMPS mengusulkan agar seluruh proses SPMB diawasi secara terbuka dengan melibatkan pengawas internal pemerintah, masyarakat, media massa, serta aparat penegak hukum.
Menurut BMPS, langkah tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Ia menegaskan BMPS tidak meminta perlakuan khusus, melainkan konsistensi dalam penegakkan aturan.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus bagi sekolah swasta. Yang kami harapkan hanyalah penegakan aturan secara konsisten sehingga seluruh anak Gorontalo memperoleh hak pendidikan secara adil, transparan, dan tanpa ketidakpastian,” tegasnya.
Olehnya, organisasi tempat berhimpunnya sekolah swasta se Provinsi Gorontalo ini sangat berharap, meski surat yang telah disampaikan BMPS Provinsi Gorontalo kepada Gubernur Gusnar Ismail telah mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, namun yang paling penting adalah tindak lanjutnya secara konkrit di lapangan yang dilakukan secara sungguh-sungguh.
Hal itu sangat urgen agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 benar-benar berjalan sesuai regulasi, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta menciptakan tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo. (FM)
Pewarta : Fajar Mohi
Editor : Ali Mobiliu
